Tim Satuan Tugas (Satgas) PPKS LLDIKTI Wilayah XV melakukan Uji Publik kepada Calon Panitia Seleksi (Pansel) Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada STIKOM Uyelindo dan STIKOM Artha Buana Kupang. Keberlangsungan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman dari calon pansel tentang satgas PPKS ini dibuka secara resmi oleh Ketua STIKOM Uyelindo Kupang, Bapak Marinus I. J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs, di Aula Lantai V Kampus STIKOM Uyelindo Kupang, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kegiatan uji publik ini mendapat respon dari Pimpinan Yayasan Uyelindo, Dewan Pengawas Yayasan Uyelindo, dan unsur pimpinan STIKOM Uyelindo yang sempat hadir, Dosen dan Tendik serta perwakilan BEM/BLM STIKOM Uyelindo Kupang, dan STIKOM Artha Buana.

Uji publik ini dilakukan langsung empat panelis, masing-masing yaitu Ibu Jasinta Florentina P. Swan, S.Pd., M.Si, sebagai Koordinator Satgas LLDikti Wilayah XV, Ibu Maria Filliana Tahu, S.Sos., M.Hum., sebagai Koordinator Satgas Nasional Wilayah Timur dan Direktur YABIKU NTT, Ibu Dian Lestari Anakaka, S.Psi., M.Psi., Psikolog, Dosen Psikologi FKM Undana Kupang dan Bapak Ricky F Ndoen, SH, sebagai Kasubsibankum Sikum Polresta Kupang Kota. sedangkan Kelima peserta uji publik calon panitia seleksi satgas PPKS, tiga diantaranya laki-laki dan dua orang perempuan. Mereka merupakan dosen, tendik dan mahasiswa di kampus masing-masing.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIKOM Uyelindo Kupang, Bapak Benyamin Jago Belalawe, M.Kom, menjelaskan setiap perguruan tinggi diwajibkan membentuk satgas PPKS guna menangani kasus kekerasan. Dari sosialisasi dan himbauan oleh LLDikti Wilayah XV, maka dibukalah pendaftaran calon Pansel Satgas PPKS secara online dan dilanjutkan dengan uji publik untuk memastikan sejauh mana kemampuan mereka. "Sesuai tahapannya, kita perlu uji publik terlebih dahulu. Jika lulus, maka mereka akan menerima dan menyeleksi anggota Satgas PPKS,” katanya. Ia berharap setiap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mesti ditaati. Menurutnya sejauh ini pihaknya sudah melakukan dengan membentuk unit-unit seperti bimbingan konseling. Namun belum cukup jika dilihat dari aturan terbaru. “Dengan dibentuknya Satgas PPKS ini diharapkan agar kedepan bisa disosialisasikan aturan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (Tendik) sehingga tidak ada perundungan kepada lebih dari 1000-an mahasiswa STIKOM Uyelindo yang ada,” tandasnya.

Ketua Satgas PPKS LLDIKTI Wilayah XV, Ibu Jasinta Florentina P. Swan, S.Pd., M.Si, menyebut implementasi Permendikbud nomor 53 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang mana pihaknya mendorong percepatan pembentukan satgas PPKS di semua perguruan tinggi. “Tugas kami LLDIKTI Wilayah XV memastikan semua perguruan tinggi membentuk satgas PPKS untuk mencegah dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus masing-masing,” katanya. Lebih lanjut, Ia menjelaskan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satgas PPKS yakni penanganan kekerasan seksual dan mencegah lima dosa besar pendidikan seperti bullying, intoleran, kekerasan, narkoba dan korupsi. Menurutnya, dari 57 perguruan tinggi swasta (PTS) di NTT baru 16 PTS yang membentuk Satgas PPKS. Sedangkan PTS lainnya sedang berproses. “Masih banyak PTS yang proses pembentukannya tersendat. Ini butuh komitmen pimpinan untuk pembentukan satgas ini,” tandasnya. * (*buanauyelindo...~NNA~)